Jumat, 14 Oktober 2011

Menetapkan tarif reklamasi areal pertambangan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Maros mendesak Pemerintah Kabupaten (Pemkab) segera menetapkan tarif reklamasi areal pertambangan. Pasalnya, selama ini penambang menentukan atas kemauan sendiri. Anggota Komisi II DPRD Maros A Patarai Amir menuturkan, dengan ditetapkannya tarif reklamasi tambang, pemilik tambang tidak sembarangan memberikan tarif reklamasi sesuai keinginan sendiri. “Sangat ironis, pendapatan dari reklamasi itu tidak sebanding kerusakan alam yang ditimbulkan. Pemkab tidak mendapatkan kontribusi apa-apa dengan nilai yang kecil,” ungkapnya setelah mengikuti rapat bersama penambang di Kantor Dinas Pertambangan Maros, kemarin.

Pada kesempatan itu,PT Sedya Cipta Laksana Mining mempresentasikan rencana aktivitas tambang batu bara di Dusun Pangesoreng, Desa Batu Puti, Kecamatan Mallawa,juga diminta menyetor dana jaminan reklamasi. Andi Patarai Amir mengatakan, dana reklamasi yang disetor PT Sedya Cipta sangat rendah dibandingkan ancaman kerusakan lingkungan yang akan ditimbulkan saat aktivitas pertambangan di lahan seluas 450 hektare (ha) berjalan.

“Setoran dana reklamasi Rp151,5 juta untuk setiap 17 ha tidak sebanding tingkat kerusakan lingkungan yang bakal terjadi. Seharusnya Dinas Pertambangan lebih tegas menetapkan angka yang lebih tinggi karena ada pengerukan permukaan tanah sedalam 23 meter,”ujarnya.

Selain itu, pria yang biasa disapa Andi Asho, ini menekankan, pihak penambang membuat jalan tambang sendiri dan tidak menggunakan akses jalan yang ada.“Kami tidak ingin masyarakat terus mengeluh akibat kerusakan jalan. Jangan sampai karena persolan itu masyarakat berteriak lagi di Dewan menyampaikan aspirasinya”, ucapnya.

Direktur Lembaga Swadaya Masyarakat Bumi Mentari,Andi Ilham, yang ikut mengkaji analisis dampak lingkungannya mengingatkan mengantisipasi terjadinya resapan limbah akibat produksi pertambangan, berupa oli dan bahan bakar lain. “Kami meminta pihak perusahaan penambang batu bara ini, membuat kolam pengendapan air limbah sebanyak tiga bagian. Itu untuk menyaring limbah agar tidak terjadi pencemaran air pada sungai di sekitarnya atau irigasi pertanian,“ katanya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pertambangan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Maros H Suradi mengaku, baru akan melakukan kajian tawaran dari pihak perusahaan yang berencana memberikan jaminan uang Rp151,5 juta itu.

“Seharusnya memang perusahaan memberikan jaminan lebih besar kepada pemerintah daerah. Jika mereka melakukan reklamasi, tentu dana itu akan dikembalikan. Jika tidak dilakukan, pemerintah daerah yang menggunakan dana jaminan itu untuk biaya reklamasi. Misalnya kegiatan penimbunan kembali hingga penghijauan lahan yang sudah diambil batu baranya,”ucapnya.

Senior Geologis Tambang PT Sidyab Cipta Laksana Mining, Soegeng Purwanto, mengaku, dari 450 ha yang telah mengantongi izin produksi tambang batu bara, baru dieksplorasi sekitar 57 ha. Batu bara baru ditemukan pada kedalaman mulai 40 cm sampai 23 meter dari permukaan tanah. Dari 57 ha itu terdapat 1,9 juta ton batu bara di dalamnya. Untuk tahap pertama baru lahan 17 ha yang digarap.

“Inilah yang kami tawarkan jaminan dana reklamasi kepada pemerintah daerah Kabupaten Maros sebesar Rp151,5 juta. Besar anggaran ini kami tentukan berdasarkan besar dana reklamasi PT Semen Bosowa dengan luas lahan 1.000 ha dan dana yang disetor Rp300 juta,” paparnya.

0 komentar:

Posting Komentar